jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi VII DPR RI meminta manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah untuk segera melakukan lompatan kualitas pelayanan.
Negara diharapkan hadir lebih optimal agar pemenuhan hidrasi harian masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) swasta.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan hal itu saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International Tbk di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurut Chusnunia, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara harus hadir dalam penyediaan layanan air minum yang layak dan siap dikonsumsi.
"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia karena ini kebutuhan mandatori, atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.
Ia menilai hingga saat ini PDAM belum mampu menyediakan air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada produk air minum dalam kemasan.
"PDAM itu kan air minum, tetapi sampai detik ini jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga air," ujarnya.
Menurut dia, air yang dikelola PDAM pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh industri untuk diproduksi menjadi air minum dalam kemasan. Sementara masyarakat masih belum memperoleh layanan air siap minum dari perusahaan daerah.
