jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/11).
Mereka menyuarakan soal dugaan ijazah palsu yang diperoleh hakim MK, Arsul Sani dari Universitas Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia.
Koordinator lapangan dari massa, Edi berharap Arsul Sani bisa mundur dari jabatannya sebagai pertanggungjawaban etika.
"Ijazah yang diperoleh (Arsul Sani) tahun 2023 digunakan untuk mengikuti seleksi Hakim MK tahun 2023," ujar Edi di lokasi.
Aliansi mendapati Collegium Humanum Warsaw Management University saat ini telah dinyatakan bagian dari skema kriminal terorganisir oleh lembaga antikorupsi Central Anti-Corruption Bureau (CAB) Polandia.
Sejumlah pimpinan, pejabat universitas termasuk pro-rektor telah ditangkap buntut praktik jual beli ijazah palsu.
Edi mengatakan penggunaan dokumen palsu merupakan sebuah tindak pidana, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, terutama Pasal 263 KUHP untuk pemalsuan surat umum, Pasal 391 UU 1/2023 yang mengatur pemalsuan surat dalam KUHP baru, Pasal 272 UU 1/2023 khusus untuk ijazah dan sertifikat, serta Pasal 35 UU ITE untuk dokumen elektronik palsu.
"Aliansi Masyarakat Pemantau Keadilan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani untuk mundur sebagai Hakim MK, secara bentuk pertanggung jawaban dan etika sebagai pejabat publik," kata Edi.
