jpnn.com - Komisi III DPR RI membahas dugaan pungutan liar atau pungli terhadap kepala desa terkait launching program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir.
Masalah ini dibahas Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dihadiri Kajati Sumut Harli Siregar dan Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Dalam forum itu disepakati permasalahan tersebut akan diteruskan atau ditindaklanjuti Komisi III DPR kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI.
"Komisi III DPR RI akan meminta kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan atau tindak pidana yang dilakukan oleh oknum korps Adhyaksa," kata Habiburokhman dapat yang disiarkan melalui kanal YouTube itu.
Dalam rapat itu, Edward P Limbong dalam aduannya mengungkapkan adanya dugaan adanya pungli oleh oknum Kejari Samosir pada kegiatan launching Program Jaga Desa.
Dugaan pungli dilakukan terhadap 128 kepala desa se- Kabupaten Samosir demi pelaksanaan kegiatan pada 24 Maret 2025, di Desa Lumbun Suhisuhi Toruan.
"Kejaksaan (menyampaikan) tidak punya anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga pihak kejaksaan meminta seluruh kepala desa itu mengumpulkan uang untuk memfasilitasi agar berjalan kegiatan ini," terang Edward.
Edward kemudian menayangkan cuplikan video saat salah satu kepala desa dipanggil pihak Kejari Samosir. Salah satunya adalah Victor Sinaga yang juga Ketua APDESI dari Kecamatan Harian. Bukan hanya sekali, pertemuan perwakilan kades dengan pihak Kejari Samosir berlangsung setidaknya sampai empat kali.
