jpnn.com, JAKARTA - Peneliti ekonomi dan dosen tamu di Politeknik Negeri Batam Billy Mambrasar menilai penyederhanaan kebijakan kawasan ekonomi di Batam dengan menghapus skema Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Special Economic Zone (SEZ) perlu dilakukan.
Hal tersebut disampaikan Billy saat memberikan kuliah tamu di Politeknik Negeri Batam dengan topik “Menjadikan Batam sebagai Hub Ekspor UMKM Indonesia” baru-baru ini.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat proses bisnis serta meningkatkan kepastian investasi di Batam.
Dalam pemaparannya, Billy juga menanggapi dinamika kebijakan yang tengah menjadi perbincangan publik, termasuk perdebatan antara Li Claudia Chandra dan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta baru-baru ini terkait arah pengembangan kawasan ekonomi di Batam.
“Skema kawasan seperti PSN, KEK, maupun SEZ di Batam berpotensi menimbulkan kompleksitas birokrasi apabila tidak dikelola secara sederhana dan terintegrasi,” ungkap Billy yang tengah menempuh pendidikan di bidang ekonomi di University of Buckingham, Inggris itu.
Dia menjelaskan Batam sejak awal sebenarnya telah memiliki status Free Trade Zone (FTZ) yang memberikan berbagai kemudahan investasi, mulai dari pembebasan bea masuk hingga insentif fiskal bagi pelaku usaha.
“Secara ekonomi, fasilitas yang biasanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya sudah tersedia di Batam sejak awal. Karena itu, penambahan berbagai label kawasan baru justru berpotensi menciptakan kompleksitas kebijakan,” ujar Lulusan Harvard University itu.
Menurutnya, dalam praktiknya investor yang ingin membangun industri di Batam seringkali harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga sekaligus, mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, kementerian terkait, hingga aturan tambahan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus.
