jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menyebut ada data desil yang tidak sesuai dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal itu membuat salah satu mahasiswa terhambat beasiswanya.
Armuji mendatangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya untuk mendapatkan jawaban mengenai permasalahan pada desil tersebut, Kamis (20/8).
“Kami di pemerintahan ditabrak sana-sini karena banyak laporan warga terkait desil,” kata Armuji ketika mediasi di Kantor BPS Surabaya, Kamis (20/8).
Armuji mengatakan telah menerima laporan dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Diandra Fristi Esfandiari Zulkarnain yang terhambat dalam mengurus beasiswa.
Mahasiswa semester tiga tersebut masuk dalam desil tujuh atau kelompok masyarakat berada, sedangkan ayahnya hanya sebagai pengantar galon dan ibunya tidak bekerja.
“Yang mau saya tanyakan, survei itu dilakukan oleh petugas BPS sendiri atau dilakukan oleh rekrutmen sementara dan siapa yang mendata dan mengupdate?,” ujarnya.
Armuji menyebut ketidakakuratan data penetapan desil tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Sebab, mereka tidak bisa menerima bantuan.
"Akhirnya banyak warga protes, padahal secara real, kalau bantuan itu dihapus, mereka malah menjadi orang miskin baru," jelasnya.
