jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta kepala daerah aktif mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Nanik dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (3/3).
“Sebelum menu-menu itu diunggah, selama Ramadan ini sambil Safari Ramadan, dicek di dapur mereka, apakah benar atau tidak,” ujarnya.
Nanik menjelaskan setelah terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, kepala daerah memiliki kewenangan kuat untuk ikut mengawasi dapur-dapur MBG.
Salah satu anggota tim koordinasi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, bupati, wali kota, camat hingga lurah diperbolehkan masuk dapur untuk memastikan menu, lingkungan, hingga pembangunan dapur sesuai petunjuk teknis (juknis).
“Kalau tidak punya IPAL? Tutup!” tegas Nanik saat menanggapi pertanyaan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengenai dapur tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah.
Selain persoalan sarana, Nanik juga menegaskan kewajiban setiap SPPG menyerap bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.
.jpeg)
