jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada 2025 mencapai 3.876 juta jiwa atau setara 9,50 persen dari total penduduk. Angka tersebut mendekati ambang batas 10 persen yang kerap dikaitkan dengan kemiskinan kronis sehingga menjadi tantangan serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Jatim.
Kepala BPS Jawa Timur Zulkipli mengatakan penurunan angka kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran serta berbasis data yang akurat dan mendetail. Karena itu, karakteristik penduduk miskin perlu ditelaah secara komprehensif agar intervensi pemerintah dapat berjalan efektif.
“Untuk menyusun kebijakan yang tepat, data yang akurat dan rinci sangat dibutuhkan. Karakteristik penduduk miskin yang perlu dikaji lebih dalam, di antaranya aspek demografi, pendidikan, kesehatan hingga perumahan,” ujar Zulkipli, Senin (5/1).
Dari sisi demografi, karakteristik penduduk miskin mencakup jenis kelamin kepala rumah tangga, usia, status perkawinan, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran anak, hingga bidang pekerjaan utama. Dalam konsep Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kepala rumah tangga adalah anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari.
BPS mencatat persentase kepala rumah tangga miskin berjenis kelamin laki-laki di wilayah perkotaan lebih kecil dibandingkan di pedesaan. Sebaliknya, persentase kepala rumah tangga miskin perempuan di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan.
Berdasarkan kelompok usia, kepala rumah tangga miskin terbagi dalam empat kelompok, yakni usia kurang dari 30 tahun, 30–44 tahun, 45–59 tahun, serta usia 60 tahun ke atas. Kelompok usia lanjut tercatat cukup dominan dengan persentase mencapai 34,34 persen.
Di wilayah perkotaan, persentase kepala rumah tangga miskin berusia 60 tahun ke atas tercatat sebesar 32,35 persen, lebih rendah dibandingkan di perdesaan yang mencapai 35,74 persen. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas kelompok usia tersebut telah memasuki masa tidak produktif.
“Angka ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan pada kelompok usia lanjut membutuhkan pendekatan dan kebijakan khusus,” kata Zulkipli.
