bali.jpnn.com, MATARAM - Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) merupakan capaian yang ditentukan oleh Kemenkumham pada jajarannya dalam melaksanakan kinerja tahunannya.
Menurut Kabag Program dan Humas Kanwil Kemenkumham NTB Febri N Satriatama, RKT RB merupakan tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham.
“Namun, pelaksanaan Reformasi Birokrasi sendiri tak hanya sekadar pemenuhan data dukung, tetapi juga harus memberikan dampak pada masyarakat," ujar Febri N Satriatama.
Hal ini diutarakan Febri N Satriatama saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV B12 Tahun 2024 di BPSDM Hukum dan HAM yang digelar pada 9 - 14 Desember 2024.
Febri yang didampingi Tim RB Kanwil Kemenkumham NTB menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi.
Termasuk dalam hal penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas serta transparansi.
Hal ini sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan Kadiv Administrasi Muslim Alibar.
Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen penuh dalam pemenuhan data dukung RKT RB, termasuk 16 Satuan Kerja di bawahnya.
