jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menyoroti adanya ketimpangan layanan kesehatan antara kota besar dan daerah terpencil di Indonesia.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan,Ribka Tjiptaning, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, bukan sekadar program asuransi.
Dalam Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang digelar DPP PDIP, Ribka menyoroti masih adanya keterbatasan cakupan layanan BPJS Kesehatan terhadap berbagai jenis penyakit.
"BPJS selalu berkelit rugi, saya ingat waktu buat BPJS ini untuk rugi, karena BPJS bukan asuransi tetapi bentuk hibah negara untuk rakyat. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya," jelas Ribka dalam Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertema 'Seluruh Rakyat Berhak Sehat' yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9).
Ribka menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyatnya bisa mendapat pelayanan kesehatan. Secara spesifik, ia menyoroti soal BPJS Kesehatan yang tidak mengcover seluruh pasien yang terkena penyakit.
Ketua DPP PDIP Charles Honoris menambahkan, meski data menunjukkan cakupan jaminan kesehatan nasional mencapai 98,3 persen dari 280 juta penduduk, kualitas layanan di lapangan belum merata.
"Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrian yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit," kata Charles.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga menyoroti masalah kekurangan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Menurutnya, hal ini mengakibatkan masyarakat harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
