jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang aktif dan responsif dalam menjembatani isu strategis antara legislatif dan eksekutif. Dalam berbagai situasi krusial, termasuk kebijakan kontroversial, Dasco kerap tampil di garis depan meredam konflik dan memberikan klarifikasi kepada publik.
"Dalam situasi deadlock, Dasco muncul mengatasi masalah dengan cepat, tepat, benar, dan terukur, mudah diterima semua kalangan. Keputusan kebijakannya mendapat apresiasi rakyat," kata Pangi, Founder & Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, dalam keterangannya, Minggu (22/6).
Menurutnya, Dasco membawa gaya kepemimpinan baru di DPR: solutif, komunikatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal itu terlihat saat ia menangani isu distribusi LPG 3 kg, penyesuaian tarif PPN, hingga penunjukan penjabat kepala daerah. Baru-baru ini, Dasco turun langsung menengahi sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dengan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Perannya juga menonjol dalam isu lingkungan, seperti pencabutan izin tambang di Raja Ampat. Saat keresahan masyarakat dan aktivis mengemuka, Dasco mendorong pemerintah meninjau ulang izin tersebut. "Publik melihat keberadaan Dasco sebagai penghubung efektif antara suara rakyat dan keputusan pemerintah," ujar Pangi.
Namun, peran aktif Dasco memunculkan kekhawatiran terkait etika ketatanegaraan. Pangi mengingatkan, ketika pimpinan legislatif terlalu sering menangani urusan eksekutif, batas kekuasaan dalam sistem presidensial bisa kabur.
"Prinsip trias politica menekankan pemisahan kekuasaan. Jika legislatif terlalu dalam mencampuri eksekutif, fungsi pengawasan DPR bisa tumpul, dan checks and balances melemah," jelasnya.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah tepat pimpinan DPR memberikan klarifikasi kebijakan eksekutif, yang sejatinya menjadi kewenangan menteri atau pejabat pemerintah. "Bila tren ini berlanjut, publik bisa kehilangan kejelasan struktur kekuasaan, dan netralitas DPR dipertanyakan," tambah Pangi.
Meski demikian, dalam konteks transisi kekuasaan, langkah Dasco dinilai strategis untuk mempercepat koordinasi dan menjaga stabilitas. Figur seperti Dasco, dengan jejaring kuat di kalangan elite, dianggap mampu menghubungkan kepentingan partai dan negara.
