jpnn.com - Tahun 2026 akan menjadi tahun politik yang penuh tantangan. Persoalan ekonomi, politik dan hukum akan makin pelik.
Di penghujung tahun 2025, saya mengikuti diskusi di UNPAD bertajuk Quo Vadis Indonesia 2026.
Sebuah kehormatan, saya dapat duduk bersama para cendekiawan di bumi Parahyangan.
Diskusi yang digawangi Profesor Susi Dwi Harijanti ini menyuarakan kegelisahan tentang penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan, pemilu yang belum merefleksikan kedaulatan rakyat, otonomi daerah yang timpang dan kebebasan sipil yang terbelenggu.
Ide demokrasi sering kali dibayangkan sebagai sebuah garis linear yang terus bergerak maju menuju kesempurnaan.
Namun, realisme politik di Indonesia belakangan ini justru menunjukkan arah sebaliknya, yakni sebuah regresi.
Jika kedaulatan rakyat adalah jantung dari Republik, maka saat ini kita tengah menyaksikan gejala aritmia politik yang mengkhawatirkan.
Suara rakyat tak lagi menjadi kompas utama dalam pengambilan kebijakan, tetapi sekadar stempel legalitas bagi agenda elit yang makin terkonsolidasi.
