4 hours ago
25
Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dalam mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah armada dan tim gulkarmat dikerahkan. Foto: beritajakarta
KabarJakarta.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andriano, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Sejumlah langkah telah dilakukan Pemprov DKI, mulai dari menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mengoperasikan water mist, hingga mengerahkan puluhan armada pemadam kebakaran dan armada taman untuk menyemprotkan air di sejumlah jalan protokol ibu kota.
Selain itu, Pemprov DKI mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara masih terdampak abu vulkanik.
Wibi menilai langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak menunggu sampai masyarakat mengalami dampak yang lebih serius.
“Saya apresiasi respons cepat Pemprov DKI. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya sederhana, jangan tunggu warga terdampak, pemprov harus hadir lebih dulu,” ujar Wibi, Senin (7/9).
Menurut dia, kebijakan PJJ, penggunaan water mist, pemakaian masker, dan pembatasan aktivitas luar ruangan merupakan langkah preventif yang tepat. Kebijakan itu dinilai dapat membantu mengurangi risiko masyarakat terpapar abu vulkanik.
Namun, Wibi mengingatkan agar penanganan tidak berhenti pada respons awal. Pemprov DKI perlu terus memantau kondisi dan mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan kualitas udara.
Ia menilai langkah mitigasi harus dilakukan secara konsisten sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman bagi masyarakat.
Masker harus mudah diakses
Wibi juga meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat. Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan kepada kelompok rentan yang lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Selain ketersediaan masker, seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Fasilitas kesehatan harus mampu memberikan penanganan dengan cepat jika warga mengalami keluhan akibat paparan abu.
“Dinkes juga harus memastikan masker tersedia dan mudah diakses masyarakat, utamanya kelompok rentan. Seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan juga harus siap dalam 24 jam menangani keluhan akibat paparan abu vulkanik,” terangnya.
Wibi turut menyoroti pentingnya memastikan layanan kesehatan dan Jakarta Siaga 112 berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan.
Antisipasi kenaikan harga masker
Di tengah meningkatnya kebutuhan masker, Wibi juga meminta Pemprov DKI mengawasi harga di pasaran. Ia menyoroti adanya kenaikan harga masker yang berpotensi membebani masyarakat.
Dinas PPKUKM DKI Jakarta bersama perangkat daerah terkait diminta segera melakukan pemantauan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah adanya pihak yang memanfaatkan situasi darurat dengan melakukan penimbunan atau menaikkan harga secara tidak wajar.
“Jika ada permainan harga atau penimbunan, harus ditindak tegas. Intinya, keselamatan dan kesehatan warga harus nomor satu. Jangan panik, tapi pemerintah juga jangan sampai lengah,” pintanya.
Menurut Wibi, penanganan abu vulkanik membutuhkan kerja pemerintah yang cepat sekaligus berkelanjutan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengikuti informasi resmi dan menjalankan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko paparan.
