jakarta.jpnn.com - DPRD Provinsi Maluku menerima dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (27/11).
Dokumen tersebut diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya dibahas dan disetujui bersama.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD. Sebelumnya, pimpinan DPRD bersama Gubernur Maluku telah menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala mengatakan pihaknya akan berfokus pada beberapa kesepakatan penting dalam KUA dan PPAS sebagai dasar pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
"Prioritas anggaran akan diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem, peningkatan program pemberdayaan masyarakat, serta program infrastruktur dasar yang sangat penting dalam rangka memenuhi tantangan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029," ujar Sangkala.
Sangkala juga menyoroti dinamika pembahasan KUA dan PPAS. Proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan dari 2025.
Sebab, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan meningkat.
"Oleh karena itu, diperkirakan pada 2026 ini kita akan mengalami defisit," ujar Sangkala.
