jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk merealokasi anggaran belanja sejumlah program.
Hal itu dilakukan untuk menghadapi tekanan tingginya harga minyak dunia akibat konflik perang Iran vs Israel-Amerika Serikat (AS).
Menurut Bhima, opsi tersebut menjadi jalan yang lebih baik alih-alih menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi tekanan fiskal.
“Jangan menaikkan harga BBM, masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” kata Bhima dikutip Selasa (10/3).
Jika harga minyak menembus angka USD 120 per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat beban tambahan Rp 340 triliun.
Bhima menuturkan jika konflik berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi ke PT Pertamina (Persero), maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya.
Kemudian, jika BBM naik, maka inflasi pangan berpotensi melambung dan menurunkan konsumsi kelas menengah ke bawah.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Bhima menyarankan agar pemerintah menyesuaikan belanja tiga program, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan food estate.
.jpeg)
