jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi pengusaha konstruksi kelas kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Mereka bukan sekadar pelaksana pekerjaan fisik, melainkan bagian penting dari kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menggerakkan lapangan kerja, usaha lokal, dan aktivitas ekonomi di daerah.
Gagasan tersebut menjadi salah satu perhatian Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08) yang diinisiasi oleh Indria Febriansyah sebagai wadah persatuan lintas organisasi pendukung Prabowo-Gibran yang menghimpun 105 ketua umum organisasi relawan.
FKN-08 juga melaksanakan konsolidasi di Jakarta Pusat pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sebagai momentum peneguhan komitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong ruang partisipasi lebih luas.
Hal tersebut kemudian diperkuat melalui komunikasi lanjutan pada Selasa (25/8/2026) di Jakarta.
Menurut Indria, persoalan utama adalah masih terbatasnya keterlibatan pengusaha konstruksi sipil maupun pabrikan skala kecil dan menengah dalam proyek pemerintah.
"Jangan sampai pengusaha kecil dan menengah gugur sebelum mendaftar. Persyaratan pengadaan penting demi kualitas dan akuntabilitas, namun desain kebijakan tidak boleh menutup kesempatan bagi pelaku usaha rakyat,” ujarnya.
Dia menilai program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kampung nelayan, dan sekolah rakyat seharusnya menjadi ruang tumbuh bagi dunia usaha nasional.
