jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta implementasi anggaran daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 1 triliun harus diawasi.
Pengawasan diperlukan agar tidak ada penyelewengan dana dalam program yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.
"Dalam program makan bergizi gratis, Pemprov Jawa Barat memproyeksikan anggaran sebesar Rp1 triliun. Pada implementasinya harus diawasi oleh semua kelompok masyarakat supaya tidak terjadi penyelewengan," kata anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Bidang Kesejahteraan Sosial) Zaini Shofari dalam diskusi refleksi akhir tahun di Gedung DPRD Jabar, dikutip Sabtu (28/12/2024).
Salah satu yang Zaini soroti adalah penyediaan atau pengadaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.
"Dalam suplai bahan baku harus diatur dengan melibatkan hasil produksi masyarakat daerah sekitar, misalnya Karawang, Indramayu, dan Cianjur yang merupakan sentra produksi beras. Hal ini akan terjadi penyebaran pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jabar," ujar Zaini.
Menurut Zaini, program MBG ini perlu mendapat dukungan daerah dengan adanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan seharusnya juga menjadi skala prioritas strategis dalam pembangunan meski ada tantangan berat yang dihadapi.
Tantangan berat itu, seperti menyusutnya lahan produktif pertanian, pengembangan bibit unggul, distribusi ketersediaan pupuk bersubsidi, infrastruktur tani, dan teknologi pertanian.
"Terkait ketahanan pangan, peran pemerintah daerah harus membantu petani membangunkan lahan tidur dan membantu petani dalam peralatan teknologi pertanian. Pemerintah harus memfasilitasi banyak pihak untuk menunjang dan mendukung ketahanan pangan, dan sekarang akan ada pemutusan rantai distribusi pupuk yang panjang, sehingga menjadi angin segar untuk menciptakan ketahanan pangan di Jabar," ucapnya. (ant/jpnn)
