jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam arahannya kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dia menekankan pentingnya meninggalkan perbedaan dan bekerja sepenuh hati untuk melayani rakyat Papua.
“Untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua yang kita cintai, saya bersama Wakil Gubernur sangat mengharapkan kerja sama dari semua ASN. Kita tinggalkan semua perbedaan yang ada. Mari kembali ke tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Fakhiri dalam arahannya di Jayapura, Senin (20/10/2025).
Gubernur Fakhiri juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan pelayanan prima dan gratis kepada masyarakat. Dia menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan atau imbalan dalam setiap bentuk pelayanan publik.
“Mulai hari ini dan ke depan, saya berharap semua SKPD memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang gratis bagi masyarakat Papua. Tidak boleh lagi ada layanan yang harus ada upahnya, karena kantor gubernur ini adalah milik masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fakhiri juga menyoroti masih adanya praktik arogansi birokrasi di kalangan pejabat dan ASN yang dinilainya menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dia meminta seluruh ASN untuk menanggalkan sikap tersebut.
“Jangan bikin raja-raja kecil di bawah. Saya tahu ada banyak laporan dari masyarakat soal perilaku ASN yang seperti itu. Semua harus melayani masyarakat tanpa kecuali,” ujarnya.
Gubernur Fakhiri bahkan meminta agar rumah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) juga dibuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, jika urusan mereka tidak sempat terselesaikan di kantor.
