jpnn.com, JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melakukan tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, guna memastikan dukungan terhadap rencana pembangunan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil alih hak atas tanah masyarakat, melainkan hanya membuka akses pembangunan demi kesejahteraan bersama.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tanah itu tetap menjadi hak milik masyarakat,” kata Fakhiri saat tatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Kampung Waiya, Distrik Depapre, Rabu (29/4/2026).
Ia mengapresiasi sikap terbuka ondoafi dan masyarakat Depapre yang menerima pembangunan tanpa mengorbankan nilai adat dan sejarah setempat.
“Kami bersyukur punya masyarakat dan ondoafi yang punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” katanya.
Fakhiri menyebut Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Depapre sebagai distrik berbasis perikanan.
Program yang disiapkan mencakup pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, hingga kawasan kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” ujarnya.
