jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut pihaknya sudah lama menyampaikan ke pemerintah bahwa keuangan daerah mengalami tekanan kuat.
Hal demikian dikatakan Said menyikapi kabar pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tidore berdemonstrasi menolak di-PHK.
"Kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Said mengatakan pemerintah pusat sebaiknya bisa berembuk dengan daerah untuk mencegah terjadinya PHK para PPPK.
"Seharusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi," ujarnya.
Dia mencontohkan urun rembuk itu bisa dilakukan berupa pencairan dana bagi hasil dari pusat ke daerah demi membayar gaji PPPK hingga honorer.
"Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji PPPK," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Said sendiri merasa Tidore bukan satu-satunya daerah yang mengalami kondisi fiskal tertekan dalam menjalankan roda pemerintahan.
