jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wacana penguatan dominasi militer dalam dinamika politik Indonesia kembali menjadi sorotan tajam.
Rencana revisi UU 34/2004 tentang TNI dan isu kebangkitan kembali Dwifungsi ABRI menguat seiring dengan kecenderungan militer mengambil peran lebih besar di sektor sipil.
Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Edisi Khusus Jurnal PRISMA bertajuk Hubungan Sipil Militer Dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI pada Jumat (14/11) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti kegagalan keadilan transisi dan gejala arus balik militer di Indonesia.
Menurutnya, ada empat aspek krusial dalam hubungan sipil-militer yang patut dipersoalkan, yaitu kendali sipil, netralitas politik, profesionalisme militer, serta akuntabilitas.
Usman menilai kepercayaan publik yang perlahan kembali diperoleh militer, ahkan melampaui lembaga penegak hukum, sering dijadikan pembenaran untuk memperluas peran mereka di luar fungsi pertahanan.
Ia menambahkan budaya feodalisme, pendanaan militer yang tidak memadai, dan kontestasi keamanan dengan kepolisian turut mendorong intervensi militer dalam politik.
Kekhawatiran juga muncul terkait upaya "menulis ulang sejarah" oleh pemerintah yang dikhawatirkan mengaburkan pelanggaran HAM masa lalu, seperti peristiwa Tanjung Priok dan operasi militer di Papua.
