jpnn.com - SEMARANG – Belakangan ini para honorer database BKN di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa, menolak diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Para honorer database BKN yang menggelar aksi demo ialah yang gagal seleksi PPPK 2024 karena tidak kebagian formasi.
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi menyodorkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Muhdi meminta hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bisa digunakan juga untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," katanya, dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/2).
Dia menilai, efisiensi anggaran tersebut sangat besar, yakni mencapai Rp306,69 triliun, terdiri atas anggaran kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Namun, dia memberikan catatan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan saja.
"Manfaatkan juga anggaran hasil efisiensi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, sains, teknologi sesuai Astacita," kata senator asal Jawa Tengah itu.
