jpnn.com, BANDUNG - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola samsat sebagai langkah strategis penyempurnaan pelayanan publik.
Hal itu dia sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditregident Korlantas Polri yang mengusung tema “Revitalisasi Ditregident Korlantas Polri Mendukung Reformasi Polri” di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (12/11).
Menurut Teguh Narutomo, usia 50 tahun samsat, yang berdiri sejak 1975, menjadi momentum refleksi untuk melakukan pembaharuan menyeluruh dalam sistem pelayanan dan manajemen data.
“Sinkronisasi data antarinstansi hingga kini belum berjalan optimal. Sudah saatnya dilakukan reformasi tata kelola kesamsatan agar pelayanan publik semakin efisien dan kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dia menambahkan reformasi di tubuh samsat harus diarahkan pada sistem yang transparan, efektif, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kebijakan yang pro-rakyat harus menjadi roh dari setiap langkah pembaruan tata kelola,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Wibowo menyampaikan bahwa Polri siap melaksanakan reformasi pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
“Usia 50 tahun menjadi momentum penting bagi Samsat untuk melakukan pembaruan signifikan di era digitalisasi. Kami dari Polri siap beradaptasi dan terus berbenah demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wibowo.
