jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny pascaambruk, Senin (29/9) lalu.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan pengajuan anggaran menunggu hasil studi kelayakan atau feasibility study tuntas.
Menurutnya, studi kelayakan diperlukan untuk sebuah proyek atau usaha baru layak dijalankan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti teknis, ekonomi, hukum, dan pasar.
“Memang belum belum karena kami lagi hitung. Jadi, kan nanti seperti biasalah, teknokratisnya kan kami selesaikan dulu. Ada kajian FS (Feasibility Study), dan seterusnya baru mami kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan. Ada kok masih proses-proses,” kata Hanggodo di Kampus C Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (14/11).
Hanggodo menyampaikan dimulainya proses pembangunan diupayakan secepatnya. Namun, desainnya dan juga teknisnya harus sudah tepat.
“Mulai start-nya, kami upayakan secepat-cepatnya, secepat-sepetanya, tetapi kan teknokrat nya mesti benar,” ujarnya.
“Kan yang disampaikan ada tanah baru itu kan, bisa kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa, kami mesti cek AMDAL-nya ada apa enggak, ada seterusnya, seterusnya. Apa banyak teknokratis yang mesti kami kerjakan. Nanti ujungnya kami mesti ngurus apa izin mendirikan bangunan dan seterusnya,” ucapnya.
Hanggodo menyampaikan rencana Presiden Prabowo Subianto menghadiri groundbreaking belum bisa dipastikan.
