jpnn.com, LABUAN BAJO - Sebagai salah satu Destinasi Prioritas, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo melonjak secara signifikan dari 60.439 orang pada 2021 menjadi 476.566 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi untuk mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan seiring dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera (JRP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo bertema “Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo”.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perwakilan dari Asian Development Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/ Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, perwakilan BUMN, pelaku usaha pariwisata, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Mereka membahas beragam isu strategis, seperti kondisi eksisting pariwisata Labuan Bajo, tantangan perlindungan risiko, hingga peluang pengembangan skema asuransi yang adaptif dan inklusif.
Langkah ini merupakan pengejawantahan amanah UU Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata No.6 Tahun 2025 yang memberikan klasifikasi usaha berdasarkan berbagai tingkatan risiko.
Pemerintah tahun ini menaruh perhatian mendalam terhadap langkah penciptaan keamanan dan kenyamanan wisata, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Pariwisata saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2025 yang lalu.
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera menekankan bahwa pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut di atas.
Dida juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas di Labuan Bajo.
