bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif terhadap Pelaksanaan Layanan Publik dan SPAK-SPKP-SKM Berbasis HAM, Selasa (23/6).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Zona Integritas Kanwil Kemenkum NTB ini diikuti oleh Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan, perwakilan bidang layanan, kelompok kerja, serta perwakilan Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga.
Dalam arahannya, Edward menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari evaluasi berjalan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
Kemudian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026.
“Melalui forum ini, kami ingin memperoleh gambaran kondisi aktual pelaksanaan layanan publik pada setiap unit kerja.
Kami akan merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas organisasi,” ujar Edward James Sinaga.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Muhammad Faris Izharul Haq, memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan SPAK-SPKP-SKM Semester I Tahun 2026.
