bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB terus menggencarkan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sosialisasi yang digelar Rabu kemarin (2/7) berlangsung di Desa Sembung, Lombok Barat, NTB.
Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB menjelaskan bahwa Posbankumdes merupakan pos pelayanan hukum yang berada di desa/kelurahan sebagai jaminan tersedianya layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.
Dasar Hukum dibentuknya Posbankumdes adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021.
Posbankumdes sendiri terbentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana.
Fungsi utama Posbankumdes adalah sebagai wadah edukasi hukum dan layanan konsultasi gratis serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum.
Fungsi lain Posbankumdes adalah menjadi wadah terdekat yang memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan.
Beberapa layanan Posbankumdes yang dapat diakses oleh masyarakat di antaranya adalah ruang informasi hukum/pojok baca yang mampu menambah literasi bagi masyarakat desa.
