jpnn.com, BOGOR - Kepala Panti Wreda Salam Sejahtera, Anna Hartawan, memastikan bahwa pengelolaan panti yang dipimpinnya kini semakin mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) setelah mendapat perhatian langsung dari Kementerian HAM. Hal itu disampaikan Anna menyusul isu dugaan pelanggaran HAM yang sempat viral di media sosial dan media massa beberapa waktu lalu.
“Dengan kehadiran Kementerian HAM, secara psikologis sangat berdampak bagi penghuni, keluarga, dan pekerja. Mereka merasa ada perhatian dan perlindungan,” kata Anna, Selasa (24/3).
Ia menjelaskan, Kementerian HAM tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi di panti berjalan sesuai standar pelayanan kemanusiaan. Menurut Anna, intervensi tersebut mendorong pihak pengelola melakukan sejumlah pembenahan sistem, termasuk penguatan tata kelola kelembagaan.
“Selama ini kami masih banyak menggunakan pendekatan kekeluargaan. Tapi setelah kejadian ini, kami mulai memperbaiki sistem, termasuk pencatatan, struktur organisasi, hingga penguatan fungsi HRD,” ujarnya.
Panti Wreda Salam Sejahtera yang berdiri sejak 1996 itu saat ini menampung 45 lansia dengan dukungan sekitar 38 hingga 40 tenaga kerja, termasuk caregiver, perawat, dan staf operasional. Dalam operasional sehari-hari, panti menerapkan pola aktivitas terstruktur bagi penghuni, mulai dari kegiatan fisik, terapi, hingga aktivitas sosial seperti berkebun dan seni untuk menjaga kesehatan mental dan fisik lansia.
Anna menegaskan, pihaknya juga memastikan aspek kesehatan menjadi prioritas melalui pemantauan rutin oleh tenaga medis serta pengawasan ketat terhadap konsumsi obat.
“Kami ingin para lansia tetap aktif, sehat, dan bahagia. Itu yang menjadi fokus utama kami,” tandasnya.
Ia menambahkan, momentum kasus di Oktober 2025 tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan standar pelayanan berbasis HAM di sektor sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia. (tan/jpnn)
.jpeg)
