Kebijakan WFH Nasional Disiapkan, Pemprov DKI Tegas: Rabu Tidak Termasuk

KabarJakarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sesuai arahan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kebijakan tersebut akan dijalankan penuh mengikuti regulasi nasional, namun secara tegas mengecualikan hari Rabu sebagai hari pelaksanaan WFH karena berbenturan dengan program transportasi umum.

Pemprov DKI Tunggu Aturan Resmi Pemerintah Pusat

Pramono Anung menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menanti pedoman teknis resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan WFH bagi ASN. Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tidak akan membuat kebijakan sendiri di luar ketentuan nasional.

“Secara prinsip, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah pusat,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan posisi Pemprov DKI yang memilih selaras dengan kebijakan nasional, termasuk dalam penentuan hari pelaksanaan WFH yang saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah pusat.

Hari Rabu Dicoret dari Opsi WFH ASN

Meski menunggu keputusan pusat, Pemprov DKI Jakarta telah memastikan satu hal penting: hari Rabu tidak akan dijadikan sebagai hari WFH. Keputusan ini berkaitan langsung dengan kebijakan rutin Pemprov yang menetapkan Rabu sebagai hari penggunaan transportasi umum.

“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong ASN tetap masuk kantor pada hari Rabu dan menggunakan angkutan publik. Dengan demikian, program transportasi umum yang telah berjalan tidak terganggu oleh kebijakan WFH.

“Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum,” ungkapnya.

Pramono menambahkan, apabila WFH diterapkan pada hari yang sama, maka akan terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru melemahkan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal.

“Nanti kalau sudah diputuskan pemerintah pusat, kami akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” tegasnya.

WFH Jadi Strategi Hemat BBM Imbas Konflik Global

Di tingkat nasional, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tengah disiapkan sebagai langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memengaruhi sektor energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa pemerintah telah menyepakati penerapan WFH dan akan segera mengumumkan secara resmi.

“Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini,” kata Airlangga setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima pengusaha Amerika Serikat Ray Dalio di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3).

Ia juga memastikan pengumuman kebijakan tersebut tidak akan melewati akhir Maret.

“Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu,” ujarnya.