jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dengan menyusun berbagai langkah strategis, mulai dari perencanaan tahapan, skema pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana mengatakan persiapan haji 2027 dimulai lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
Hal itu dia katakan dalam agenda Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7).
“Mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI,” ujar Kurnia.
Kurnia menjelaskan untuk skema pembiayaan haji, pemerintah tetap mengusulkan komposisi pendanaan sebesar 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.
Ini demi meringankan beban jemaah calon haji dalam membayar BPIH.
“Meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” kata dia.
Selain itu, pemerintah pun mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis demi menyiapkan penyelenggaraan haji 2027 yang lebih baik.
