jpnn.com, JAKARTA - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo berpendapat belum adanya publikasi APBN Kita yang biasanya dirilis setiap bulan menjadi tanda tanya publik.
Namun, dia masih berkeyakinan bahwa penundaan publikasi dan pelaporan ini hanya soal waktu (timing) saja.
Ada beberapa dinamika yang perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) seperti Inpres 1/2025 dan beberapa kebijakan turunan yang dikeluarkan pemerintah di awal tahun.
Menurut Andreas, untuk dapat menangkap dan menyinkronkan kebijakan secara lebih utuh, mungkin memerlukan waktu yang lebih lama.
“Jika sebelumnya bulanan, di awal tahun ini periode dua-bulanan mungkin lebih tepat dan representative,” ujar Andreas di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Andreas berpandangan tradisi yang sudah dibangun selama ini, yaitu publikasi APBN Kita, terbukti baik untuk membangun kepercayaan investor, pasar, dan publik.
Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu diharapkan polemik menganai publikasi APBN Kita tidak berlarut-larut sehingga sehingga bisa kontraproduktif.
Menurut dia, kejadian penundaan dalam pelaporan data APBN Kita secara bulanan ini membuat publik dan para investor bertanya-tanya mengenai kondisi keuangan pemerintah.
