jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menanggapi sorotan publik terhadap film Pesta Babi garapan Dandy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale yang mengangkat isu masyarakat adat di Papua Selatan.
Menurut Jumhur, persoalan lingkungan dan kepentingan bisnis tidak dapat dipandang secara hitam putih. Ia menilai diperlukan keseimbangan antara pembangunan, investasi dan perlindungan lingkungan.
“Saya rasa memang tidak semua urusan bisnis harus selalu otomatis dibatalkan oleh urusan lingkungan,” ujar Jumhur di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jumat (22/5).
Film berdurasi 95 menit tersebut diketahui menyoroti kondisi masyarakat adat Papua Selatan yang disebut menghadapi ancaman akibat proyek berskala besar yang melibatkan pemerintah dan korporasi.
Jumhur mengatakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek lain, termasuk kebutuhan strategis nasional seperti kedaulatan pangan.
“Tentunya ada trade-off antara memikirkan kedaulatan pangan dan lainnya. Namun, semua tetap harus berada dalam pengawasan yang ketat,” katanya.
Ia mengakui pengawasan lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan tidak dapat dibenahi dalam waktu singkat.
Menurut dia, selama sekitar 10 tahun ketika urusan lingkungan hidup berada dalam satu kementerian bersama sektor kehutanan, pengawasan mengalami penurunan.
