jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada kebocoran sistem terkait dugaan jual beli dari data pribadi 4,6 juta warga Jabar di dark web.
Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menegaskan, data yang diklaim bocor oleh pihak tak dikenal bukan berasal dari server Pemprov Jabar, melainkan aksi pihak yang mencatut logo dan nama institusi tanpa dasar.
"Saya sudah dapat kabar dari Kadiskominfo. Sudah dipastikan tidak ada data yang dikelola oleh Pemprov seperti yang diberitakan kemarin itu, yang mencantumkan atau capture logo Pemprov dan Biro Pemotda," kata Erwan di Bandung, Senin (28/7).
Menurutnya, pihak yang mengeklaim memiliki dan menjual data warga Jabar hanyalah oknum yang memanfaatkan identitas visual pemerintah untuk menyesatkan publik.
Pihaknya pun sudah melaporkan kasus ini ke Direktorat Siber (Disiber) Polda Jabar.
"Jadi, ini sudah dipastikan bukan situs resmi Pemprov yang dibobol, bahwa itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengeklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan," katanya.
Erwan juga menyampaikan bahwa tim sandi dan keamanan informasi Pemprov Jabar terus memantau dan menangani setiap potensi peretasan, termasuk berupaya mencari pelakunya.
"Tidak ada kebobolan data. Sudah kami cek ya, kami juga berkoordinasi dengan Ditsiber Polda Jabar, sudah dicek, tidak ada kebocoran data dari kami," katanya.
