jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan perbedaan data segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat pimpinan DPR. Ia menyoroti perbedaan angka antara 96,8 juta yang disebutkan Menkes dengan angka yang tercantum dalam dokumen anggaran.
"Tadi mendengar penjelasan dari pemerintah khususnya dari Pak Menteri Kesehatan yang menyebutkan bahwa PBI dibatasi 96,8 itu dasarnya di mana ya, Pak Menteri? Di Undang-Undang APBM, Pak. Setahu saya saya baca ini, Pak. Undang-undang APBN rincian APBN Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2025 lampiran 3 rincian APBN tahun 2026 halaman 351 PBI itu 146 juta, Pak dengan anggaran 58,9 triliun," ujar Dolfie.
Dolfie menganggap angka yang dipaparkan pemerintah tidak tepat. "Jadi, kalau pakai angka 96,8 Pak Menteri, 2019 angkanya segitu juga diproporsi ke jumlah penduduk itu menjadi 36 persen. Pak Menteri, kalau itu di proporsi pada jumlah penduduk sekarang proporsinya menjadi 33 persen artinya turun. Padahal kalau lihat rincian enggak begitu cara berpikirnya. Nah, ini angka-angka sendiri saja, Pak Menteri enggak firm menurut saya," lanjutnya.
Ia juga mengkritik proses verifikasi berjenjang yang berpotensi memfilter data sebenarnya. "Kedua, tadi dikatakan Pak Menteri Sosial ada verifikasi yang berjenjang. Kalau saya enggak salah mencermati tadi ada semacam kuota, Pak, kepada daerah. Betul. Misalnya kuotanya daerah ini 50, yang masukin 100 lah. Padahal 100 kebutuhannya. Akhirnya diutak-atik 50 yang masuk, 50 dipending," tutur Dolfie.
Ia menambahkan bahwa dari sisi anggaran, ruang untuk 146 juta penerima bantuan sebenarnya tersedia, bertolak belakang dengan angka yang disampaikan pemerintah. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
