jpnn.com - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah melakukan mitigasi terkait penerimaan negara yang tidak terjebak pola 'kejar setoran' mendekati akhir tahun.
Hal itu disampaikan Marwan merespons data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2025 yang baru 70,2% dari proyeksi tengah tahun (outlook) yang sebesar Rp 2.076,9 triliun, atau 66,6% dari target dalam APBN sebesar Rp 2.187 triliun.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menyebut pengawasan terhadap wajib pajak besar dan sektor yang tetap tumbuh jauh lebih efektif dibandingkan menekan usaha yang justru sedang berjuang untuk bertahan.
"Pemerintah perlu menempuh langkah mitigasi yang lebih strategis dan tidak terjebak pada pola 'kejar setoran' di penghujung tahun anggaran," ujar Marwan dalam keterangan pada Rabu (26/11/2025).
Menurut dia, potensi shortfall penerimaan pajak 2025 perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Pasalnya, penerimaan negara bukan pajak juga diperkirakan terkoreksi karena harga komoditas yang melemah.
Situasi itu dinilai dapat berimplikasi langsung pada proyeksi pelebaran defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan melalui penambahan utang.
Marwan mengatakan berbagai catatan dari Kemenkeu menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah yang di awal ditopang penerimaan pajak, PNBP, dan pertumbuhan ekonomi mulai tergerus. Di saat bersamaan, kebutuhan belanja negara tetap tinggi.
"Pemerintah tetap memprioritaskan program sosial, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Namun realitas fiskal menuntut agar prioritas itu dijalankan dengan strategi yang matang dan keberanian mengambil koreksi jika diperlukan," tuturnya.
