jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menyambut positif kebijakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Terlebih lagi, PBPH yang dicabut diduga sebagai akar masalah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Hal demikian dikatakan Ketum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution setelah bersilaturrahmi dengan Menhut Raja Juli Antoni di rumah dinas eks Wakil Kepala Otorita IKN itu, Jakarta, Kamis (15/1).
"Kami mendukung penuh langkah tegas Bapak Menteri dalam mencabut 22 izin perusahaan. Ini langkah konkret untuk menyelamatkan hutan kita," ujar dia kepada awak media, Kamis.
Selain Razak, Sekjen dan Wasekjen PP HIMMAH Sukri Soleh Sitorus serta Imam Sahala Martua hingga Waketum PP HIMMAH Fadlan Zainuddin Siregar ikut bersilaturrahmi ke kediaman Raja Juli.
PP HIMMAH, kata Razak, menilai langkah Raja Juli dengan mencabut 22 PBPH sudah tepat demi menjaga kelestarian hutan Indonesia.
Dia juga mendesak aparat terkait menindak tegas para mafia hutan yang melakukan perambahan ilegal.
"Para mafia hutan harus ditindak tegas! Kejahatan mereka mengancam keberlangsungan ekosistem alam dan keselamatan hidup orang banyak," kata Razak.
