jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konflik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas memicu kekhawatiran terhadap keselamatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk yang berasal dari Jawa Timur.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur bekerja di wilayah Timur Tengah.
Mayoritas PMI tersebut berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, kemudian Turki 958 orang, dan Qatar 638 orang. Sementara itu, jumlah PMI asal Jatim yang berada di kawasan yang menjadi titik konflik relatif kecil, yakni 13 orang di Yordania dan satu orang di Lebanon.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana mengatakan tidak ada penempatan PMI secara legal ke Israel maupun Iran dalam lima tahun terakhir.
“Yang kami catat adalah mereka yang berangkat secara resmi. Untuk yang nonprosedural atau ilegal, kami tidak memiliki data pastinya,” ujar Gimbar, Kamis (5/3).
Meski jumlahnya tidak besar di wilayah konflik, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan.
Gimbar menyebut Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan. Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi PMI di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hotline 24 jam di nomor +6221-2924-4800 untuk menerima laporan dari PMI.
