jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi pemicu keracunan 200 siswa di Surabaya dihentikan dan diganti dengan pengelola baru yang lebih profesional.
Hal itu disampaikan Pigai saat mengujungi korban keracunan MBG yang masih dirawat di RSIA IBI, Dupak Surabaya, Rabu (13/5).
“Dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan harus diganti dan dihentikan dengan yang lebih profesional,” kata Pigai.
Dia menilai pengelolaan dapur yang melayani hingga 13 sekolah sekaligus menjadi salah satu penyebab buruknya manajemen distribusi makanan.
Menurutnya, pengelola dapur seharusnya bekerja lebih disiplin, teliti, dan cermat karena program MBG menyangkut kesehatan anak-anak.
Pigai mengakui masih ada sejumlah dapur MBG yang pengelolaannya amburadul dan tidak mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ada beberapa dapur yang manajemennya amburadul, kurang cermat, kurang teliti, kurang disiplin,” ujarnya.
Dengan adanya kejadian ini, pihaknya meminta BGN agar segera melakukan evaluasi. Hal itu agar tujuan program MBG untuk mendukung kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan bisa terealisasi.
