jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak Presiden Prabowo Subianto menyetop rekrutmen PPPK serta PPPK paruh waktu (P3K PW). Alihkan semua rekrutmen CASN 2026 ke CPNS.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kemeterian Pendidika Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) harus melakukan restrukturisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Upaya ini patut dimasukkan dalam revisi UU Sisdiknas.
"Pelimpahan kewenangan tata kelola guru dari pemda ke pusat sangat mendesak karena tata kelola guru Indonesia tumpang-tindih, rumit, kompleks, bahkan diskriminatif," kata Satriwan, Minggu (4/5/2026).
Dia mencontohkan, keberadaan klausul P3K PW berdasarkan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 membuat pengaturan Guru P3K makin buruk dan diskriminatif.
P2G menilai adanya guru P3K PW tampak jelas melanggar Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, melanggar Undang-Undang Guru dan Dosen, dan tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional.
"Kami mendesak aturan KemensPANRB ini dicabut demi prinsip keadilan sosial,” lanjutnya.
Menurutnya, regulasi KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K PW makin memperlebar jurang pembedaan dan kastaisasi guru-guru nasional.
