jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 12 September 2025 resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka melalui pengesahan Deklarasi New York yang mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
Deklarasi ini mendukung pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat serta mengatur peta jalan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza.
Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 142 negara memberikan suara mendukung pengakuan Palestina merdeka, sementara ada 10 negara yang menolak, dan 12 negara lainnya memilih abstain dalam pemungutan suara.
Sepuluh negara yang menolak pengakuan kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB, adalah Israel, Amerika Serikat, Argentina
Hungaria, Papua Nugini, Mikronesia, Paraguay, Palau,Tonga dan Nauru.
Keputusan Papua Nugini menolak kemerdekaan Palestina menuai sorotan.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyoroti keputusan negara yang berbatasan dengan Indonesia tersebut.
Menurut Ali Maksum, penolakan oleh Papua Nugini tidak lepas dari kalkulasi politik luar negeri berbasis kepentingan nasional.
“Negara-negara yang menolak, seperti Amerika Serikat, Hungaria dan Papua Nugini, melakukannya karena faktor kepentingan nasional. Amerika, misalnya, menilai dengan menolak kemerdekaan Palestina ada keuntungan strategis yang bisa diperoleh. Begitu pula negara lain, mereka menimbang untung-rugi politik dan ekonomi,” kata Ali, Rabu (17/9).
