bali.jpnn.com, MATARAM - Ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 memasuki tahapan Penilaian Panitia Seleksi Daerah (Panselda).
Pada tahap ini, Panselda akan melakukan pemeriksaan berkas administrasi serta penilaian bukti pengalaman kepala desa/lurah dalam penyelesaian sengketa di wilayahnya.
Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan penilaian terhadap Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (14/4).
Kegiatan Penilaian yang berlangsung secara virtual tersebut melibatkan Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga.
Beberapa unsur dalam Tim Panselda Pemkab Sumbawa Barat juga ikut terlibat.
Seperti Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Barat Hasanuddin dan Kabid Kelembagaan Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Gotong Royong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Sumbawa Barat M. Iksan.
Terdapat empat desa di Sumbawa Barat yang menjadi peserta dan sudah mendaftar untuk mengikuti Peacemaker Training melalui laman pja.bphn.go.id.
Keempat desa itu, yaitu Desa Sekongkang Bawah, Desa Kemuning, Desa Seongkang Bawah dan Desa Bukit Damai.
