jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyebut pilkada melalui DPRD tidak menyelesaikan tiga masalah dalam kontestasi, yakni politik uang, biaya tinggi, dan ekses polarisasi.
Menurutnya, kandidat bisa saja tetap memakai uang agar terpilih dalam kontestasi pilkada melalui DPRD.
Menurut Jamiluddin, praktik politik uang biasanya berasal dari inisiatif elite, terutama peserta pilkada.
"Politik uang itu juga berpeluang akan terjadi bila pilkada melalui DPRD. Calon pilkada bisa saja menggunakan uang agar dipilih oleh anggota DPRD," katanya melalui layanan pesan, Senin (5/1).
Dia mengatakan politik uang bisa hilang ketika sesama peserta pilkada mengharamkan praktik tersebut dalam kontestasi.
"Dengan begitu, pemilih tidak lagi diiming-iming uang agar memilihnya. Pemilih akan beralih memilih karena kapasitas dan dinilai amanah," lanjut dia.
Sementara itu, ujar Jamiluddin, biaya tinggi dalam pilkada tetap terjadi ketika negara mengubah sistem pemilihan melalui DPRD.
Dia mengatakan biaya tinggi ini karena partai politik mengenakan mahar kepada calon pilkada.
