bali.jpnn.com, DENPASAR - Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali resmi menyerahkan berkas pendalaman terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Senin (4/5).
Langkah ini diambil untuk mendorong aparat penegak hukum (APH) di Bali menyelidiki proyek pembangunan di Pulau Serangan, Denpasar tersebut.
Momen tersebut terjadi setelah agenda rapat dengar pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Bali dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) selalu pengelola KEK, batal.
Oleh karena itu, selain menyerahkan berkas pendalaman ke Kejati Bali, Pansus TRAP kembali melakukan pemanggilan ulang terhadap manajemen PT BTID pada Senin (11/5) mendatang.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Supartha menyatakan bahwa penyerahan berkas ini bertujuan agar Kejati Bali dapat melakukan penertiban melalui proses penyelidikan maupun penyidikan.
"Itu fakta lapangan yang ingin kami perdalam melalui ranah APH," ujar I Made Supartha dilansir dari Antara.
Dalam laporannya, Pansus TRAP membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran oleh PT BTID selaku pengelola.
Mulai dari persoalan tukar guling lahan di Karangasem dan Jembrana hingga pembabatan mangrove.
.jpeg)
