jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rencana pembangunan peternakan babi modern di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menuai penolakan dari sejumlah pihak, terutama yang berlatar belakang Islam. Namun di sisi lain, muncul pandangan yang mengajak masyarakat melihat persoalan ini dari kacamata keberagaman dan hak minoritas.
Manajer Program Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Tri Noviana menilai polemik ini sebaiknya tidak hanya ditarik dari perspektif satu kelompok agama semata.
"Kalau bicara Jepara, itu wilayah yang beragam. Memang mayoritas muslim, tetapi agama-agama lain juga ada dalam jumlah signifikan. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan penghayat," ujar Noviana saat dihubungi JPNN.com, Selasa (5/8).
Berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Jepara, dari total 1,2 juta lebih penduduk, sebanyak 22.733 orang beragama Kristen, 1.040 Katolik, 432 Hindu, 4.194 Buddha, 5 penganut Konghucu, dan 47 penghayat kepercayaan. Sementara umat Islam tercatat sebanyak 1.255.228 jiwa.
Dalam konteks itu, menurut Noviana, fatwa MUI soal keharaman peternakan babi tidak seharusnya menjadi pijakan tunggal dalam kebijakan publik. Terpebih, MUI merupakan lembaga non-pemerintah.
“Kalau bicara soal agama, perlu dibedakan mana ranah privat dan mana kebijakan publik. Keputusan soal tata ruang dan investasi harus dilihat dari semua aspek, termasuk transparansi, analisis dampak lingkungan, dan potensi pemasukan ke APBD,” ujarnya.
Noviana menilai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Kementerian Agama lebih tepat dilibatkan dalam wacana semacam ini.
“Jangan gunakan satu pendekatan saja. Semua kelompok agama perlu dilibatkan dalam diskusi publik,” tegasnya.
