jpnn.com - JAKARTA - Ratusan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mendesak Pemerintah RI membuat kebijakan luar negeri yang membantu kemerdekaan Palestina. Para profesor ini meminta supaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanan yang ada di lembaga tersebut.
“Kami berharap dukungan ini akan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri yang mempertemukan iktikad mulia membela Palestina dengan semua tantangan yang ada, serta Indonesia tetap bertekad mengawal dan membersamai bangsa Palestina sampai merdeka,” tutur Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, saat membacakan pernyataan sikap tersebut di Masjid Ukhuwah Islamiyah di Kampus UI Depok, Jumat (19/9).
Hingga berita ini dirilis sebanyak 880 guru besar di berbagai kampus di Indonesia, baik secara daring maupun luring, menyepakati pernyataan sikap tersebut. Selain Prof. Heri, guru besar lain yang turut menandatangani, antara lain Prof. M. Mahfud MD, Prof. R. Siti Zuhro, Prof. Fasli Jalal, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Widodo, Prof. M. Madyan, Prof. Suharnomo, Prof. Jamaluddin Jompa, Prof. Budi Wiweko, Prof. Eko Prasojo, Prof. Tirta N. Mursitama, Prof. Yayan Rahtikawati, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, dan Curie Maharani, Ph.D.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof. Heri, para guru besar meminta Pemerintah RI konsisten mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga terwujudnya negara Palestina merdeka.
Selain itu, Pemerintah RI diminta mempertimbangkan perincian legal formal yang harus disiapkan dan disepakati seperti batas-batas negara, definisi bangsa Palestina, mandat pemerintahan, dan sebagainya. “Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang,” tegas Prof. Heri.
Para guru besar juga mendesak pemerintah agar memperjuangkan dengan segera pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Palestina. Hal ini bisa dilakukan melalui pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke wilayah yang mengalami konflik.
“Harus diingat, konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, serta perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” katanya.
Para guru besar mendesak Pemerintah RI menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan dalih apa pun, termasuk alasan rekonstruksi pascaperang. Pemerintah RI harus memberikan bantuan pengobatan, pendidikan, dan lainnya di luar wilayah Palestina setelah ada jaminan bahwa mereka boleh kembali ke rumahnya.
