jpnn.com, JAKARTA - Pro dan kontra nama Presiden ke-2 RI Soeharto yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional terus berlanjut.
Sebagian kalangan menolak Soeharto diberikan gelar pahlawan karena berbagai masalah seperti KKN dan pelanggar HAM di masa lalu. Namun ada juga pihak yang mendukung wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan politikus Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum berdamai dengan sejarah kelam Soeharto memimpin negara selama puluhan tahun.
Menurut Ray, Soeharto tidak layak diberikan gelar sebagai pahlawan nasional karena selama menjabat sebagai Presiden RI, telah terjadi KKN berdasarkan keputusan TAP MPR, dan juga disebut sebagai pelanggar HAM saat reformasi 1998.
"Apa ya yang dimaksud berdamai dengan sejarah itu? Apakah maksudnya menjadikan seorang yang pernah disebut di dalam TAP MPR sebagai orang yang harus diselidiki dugaan KKN-nya selama menjabat sebagai pahlawan? Menjadikan seseorang yang di eranya sedang berkuasa, begitu banyak terjadi pelanggaran HAM sebagai pahlawan?" ujar Ray dalam siaran persnya, Senin (3/11).
Saat Soeharto menjabat presiden, terjadi otoritarianisme selama puluhan tahun dan tidak adanya sistem demokrasi. Dengan demikian, banyak pihak yang tidak ingin berdamai dengan sejarah kelam di masa orde baru.
"Di masanya, demokrasi diberangus? Apakah hal ini yang disebut berdamai dengan sejarah?" ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan berdamai dengan sejarah tidak serta merta memaafkan pejabat yang disebut melakukan pelanggaran HAM dan juga menyuburkan praktek KKN selama Soeharto menjabat Presiden RI.
.jpeg)
