jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mulai memetakan kekuatan ekonomi Kota Pahlawan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu menyasar sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan besar dan sektor ekonomi digital.
Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi nonpertanian di Surabaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan pendataan dilakukan secara luas dengan melibatkan sekitar 1.900 petugas lapangan yang akan bekerja hingga Agustus 2026.
“Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga usaha rumahan, UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif dan digital yang terus berkembang di Surabaya,” kata Arrief.
Dalam sensus tersebut, BPS akan mengumpulkan berbagai data mulai identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan usaha seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Menurut Arrief, data yang dihimpun nantinya akan menjadi pijakan pemerintah dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi, menentukan sektor potensial, hingga menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Meski mencakup data usaha dan keuangan, Arrief memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
