jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menganggap pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja secara sistematis dengan melalui regulasi ketat.
Dia berkata demikian demi menyikapi wacana pengetatan gim daring, yakni Player Unknown's Battleground (PUBG) setelah tragedi ledakan di SMAN 72.
"Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico kepada awak media, Jumat (14/11).
Diduga ledakan di SMAN 72 Jakarta setelah terduga pelaku yang masih berstatus anak terpapar konten negatif.
Isu pemblokiran lantas mencuat setelah gim PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11) lalu.
Junico mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatur mekanisme di seluruh platform digital, bukan hanya gim.
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia bisa mencontoh negara tetangga Australia terkait model regulasi.
"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses gim dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," tutur Junico.
