jpnn.com, SEMARANG - Persidangan kasus dugaan perundungan terhadap dr. Aulia Risma Lestari mengungkap sejumlah fakta baru. Saksi ahli dari Inspektorat Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Galih Ari Sudewo, menyatakan bahwa penarikan dana dari mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tidak termasuk pungutan liar.
"Pada Pasal 11 Permendikbud No. 25 Tahun 2020 disebutkan bahwa di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), ada komponen lain yang bisa ditarik, termasuk biaya pribadi mahasiswa dan kegiatan pembelajaran," jelas Galih di PN Semarang, Kamis (10/7).
Dia menegaskan dana tersebut diinisiasi oleh mahasiswa dan tidak disetorkan ke institusi Universitas Diponegoro (Undip).
Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Yan Wisnu Prajoko, juga memberikan kesaksian. Ia mengakui adanya masalah tata kelola keuangan antara dana mahasiswa dan fakultas.
"Sejak menjadi dekan pada 2024, hal seperti ini sedang dibenahi," ujarnya.
Yan juga menyayangkan penggunaan pasal penggelapan dan pemerasan terhadap dosen yang ia anggap tidak tepat. "Seharusnya saya yang dimintai tanggung jawab, bukan dosen yang tidak bersalah," katanya.
Sementara itu, Direktur Layanan Operasional RS Karyadi, Dr. Mahabara Yang Putera, menyatakan semua alat kesehatan (alkes) telah disediakan rumah sakit. Namun, hal ini bertentangan dengan keterangan sejumlah PPDS yang mengaku terpaksa membeli alkes seperti alat intubasi untuk pasien.
"Kok, bisa berbeda begitu keterangan saksi dengan fakta di lapangan?" tanya penasihat hukum terdakwa, Moh. Soleh.
