jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut baik rencana pengambilan kewenangan guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu oleh pusat.
Salah satu dampak apabila kewenangan itu diterapkan ialah bisa mengurangi beban fiskal daerah.
Meski begitu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah kota akan melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi pemindahan tanggung jawab guru PPPK tersebut.
"Solusi dari pemerintah itu adalah menjadikan PPPK guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, itu kami sedang tunggu realisasinya," kata Farhan di Bandung, Jumat (21/8/2026).
Farhan menuturkan, apabila pemindahan tanggung jawab ini sudah terealisasi maka akan memberikan sedikit ruang fiskal untuk Pemkot Bandung. Dia menyebut total ratusan miliar yang digelontorkan untuk PPPK di Kota Bandung.
"Kalau sampai itu terjadi, khusus untuk Kota Bandung, akan ada sedikit ruang fiskal bagi PPPK paruh waktu. Ratusan miliar (digelontorkan)," ujarnya.
Mengenai alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Farhan mengatakan, Pemkot Bandung saat ini masih bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Bagaimanapun juga memang kita masih negosiasi. Dana Bagi Hasil (DBH) kami baru cair kurang dari 10 persen. Nah, setiap hari kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar bisa memberikan jadwal pencairan berikutnya," tuturnya.
