jpnn.com, CIREBON - Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah mengevaluasi kualitas dan metodologi verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mencegah terhambatnya akses bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan DTSEN yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat dan tidak menghambat akses keluarga rentan terhadap bantuan pendidikan.
"Yang harus diperiksa adalah kualitas data, metodologi, pemutakhiran, dan mekanisme verifikasinya," kata Selly dalam keterangannya di Cirebon, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, DTSEN merupakan langkah positif pemerintah untuk membangun basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun, lanjutnya, pembaruan data tersebut perlu diperkuat dengan verifikasi lapangan agar perubahan kategori desil sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga yang sebenarnya.
Ia mencontohkan ada masyarakat yang mengalami perubahan desil secara signifikan, sehingga berpotensi memengaruhi keberlanjutan bantuan pendidikan bagi anaknya.
Selly meminta pemerintah tidak menggunakan desil sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan penerima perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat program.
“Administrasi data jangan sampai mengancam keberlanjutan bantuan mahasiswa," ujarnya.
Selly menyebut penilaian kondisi ekonomi keluarga mencakup berbagai variabel, seperti kondisi rumah, sanitasi, sumber air dan listrik, pendapatan, pengeluaran, aset, serta kondisi anggota keluarga.
